Rapat bertujuan untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana di kabupaten Bojonegoro.
Kepala badan penanggulangan bencana daerah Bojonegoro Nadif Ulfia mengatakan sebagau upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana diperlukan perhatian lebih serius pada aspek penanggulangan bencana.
Upaya ini mengutamakan koordinasi lintas sektoral diantaranya TNI, Polri maupun relawan kebencanaan.
“Itu untuk meminimalisir dampak dari bencana seperti kerugian materil, korban jiwa maupun kerusakan sarana dan prasarana umum lainnya,” ujar Nadif.
Sementara itu menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bojonegoro Djoko Lukito mengatakan bencana datang tidak memandang waktu dan tempat. Saat ini Bojonegoro masuk musim pancaroba dengan risiko terjadi angin puting beliung.
“Kita juga memasuki musim kemarau di mana risiko terjadinya kebakaran hutan, kekurangan sumber air bersih bahkan sumber pengairan untuk pertanian yang sangat berdampak pada ketahanan pangan di Bojonegoro,” katanya.
Oleh karena itu, kata dia, perlu ada koordinasi forum pengurangan risiko bencana (PRB) untuk meminimalisir dampak bencana-bencana yang terjadi di Bojonegoro.
Sementara itu narasumber dalam rapat koordinasi tersebut, Catur Sujarmanto menuturkan dalam upaya pengurangan risiko bencana perlu sinergitas dari berbagai pihak mulai dari sektor pemerintahan, masyarakat, akademisi, pelaku usaha serta media.
“Karena ini bentuk tanggung jawab semua pihak,” terangnya.
Catur menambahkan pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan beberapa strategi yaitu jauhkan ancaman bencana, kedua jauhkan diri kita dari ancaman bencana, ketiga kenali, ketahui tanda-tanda dan karakter ancaman bencana itu.
“Serta ketahui kelemahan dan kekuatan wilayah risiko terjadi ancaman bencana tersebut. Jika masyarakat sudah mengetahui hal mendasar itu setidaknya masyarakat mampu mengevakuasi sejak dini bila terjadi bencana sewaktu-waktu,” pungkasnya.(dmw)
