Kediri, GNN
dr Agung Mulyono (Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur) mengatakan harapan masyarakat Kediri terhadap pembangunan Jembatan Konto Lama akhirnya menemukan solusi. Dimana pembangunan jembatan yang semula diusulkan jembatan gantung, disepakati jembatan cekdam.
Terkait hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Jatim, dr Agung usai bertemu dengan Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana di pendopo Kabupaten Kediri, Selasa (8/3/2022)
"Dari diskusi yang kita lakukan dengan Bupati Kediri, disepakati jembatan cekdam, kami akan berupaya membawa rencana ini ke Gubernur Jatim untuk mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK)," ujarnya dr Agung yang juga melakukan monitoring perkembangan bandara Kediri.
Politisi asal fraksi Partai Demokrat ini, menambahkan, jika Jembatan Konto Lama dibuat jadi jembatan gantung, maka hanya bisa dilewati pejalan kaki dan motor. Akan tetapi, menurutnya, "Jika ingin dilewati mobil maka harus jembatan cekdam. Inilah yang diharapkan masyarakat untuk mengatasi problematika saat ini," terangnya.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi D DPRD Jatim Martin Hamonangan, menurutnya, jika jembatan gantung maka bentangannya terlalu panjang. "Kalau untuk masalah kewenangan antara provinsi dengan kabupaten terkait pembangunan jembatan ini, sebenarnya sudah selesai. Yakni sudah menjadi kewenangan Kabupaten Kediri," terangnya.
Sementara itu Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, Jembatan Konto Lama atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jembatan Kandangan, Pare terjadi penumpukan arus. Menurutnya untuk mekanismenya anggaran yang dimiliki kabupaten akan dibantu oleh BKK Provinsi. "Untuk administrasi sudah tidak ada masalah karena sudah menjadi kewenangan kabupaten," jelasnya.
Terkait Bandara Kediri, pria yang akrab disapa Mas Bup ini mengatakan, Bandara Kediri akan beroperasi pada Juni 2023. Menurutnya pembangunan Bandara ini tidak ada masalah. "Hanya saja problemnya adalah infrastruktur penunjangnya belum terpenuhi. Salah satunya pembangunan jalan tol Kediri - Kertosono, yang tidak hanya terkendala anggaran namun juga pembebasan lahan,"tuturnya. (kj/red)