Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Rapat Terbatas Pengarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para Gubernur se-Indonesia di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (13/3).
Presiden Jokowi mengingatkan para gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan di daerah masing-masing. Selain itu, Presiden menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah, termasuk vaksinasi booster.
Presiden juga meminta kepada para gubernur untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan situasi global kekinian yang tidak menentu seperti krisis energi, krisis pangan, hingga perang.
“Dalam penganggaran di APBD Bapak/Ibu ubah tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual. APBD harus bisa kita create disesuaikan, kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan,” ujar Presiden.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Khofifah menyatakan kesiapan Jawa Timur melaksanakan seluruh arahan Presiden.
"InsyaAllah, Jawa Timur on the track dan siap melaksanakan. Kami terus memantau situasi global, baik pandemi maupun efek berantai akibat situasi perang di Eropa Timur. Kerjasama, sinergitas, dan kolaborasi dengan semua pihak juga terus dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi berbagai kemungkinan," ujar Khofifah.
Terkait penanganan COVID-19, Khofifah menyatakan bahwa sampai saat ini Jawa Timur terus mendorong penerapan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat untuk mengendalikan covid-19.
Menurut Khofifah, penurunan angka konfirmasi positif dan naiknya angka kesembuhan, tidak lantas dijadikan alasan untuk mengendurkan penerapan prokes. Pun, dengan upaya percepatan vaksinasi yang terus dilakukan baik dosis pertama, kedua dan booster.
"Meski jumlah yang sembuh lebih banyak dari konfirmasi barunya, saya tetap meminta, agar kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker yang baik dan benar dan jaga terus pola hidup bersih dan sehat. Pemprov bersama Forkopimda serta Pemkab/Pemkot juga terus menyisir masyarakat yang belum menerima vaksin dan mengimbau bagi yang belum vaksin harap segera vaksin termasuk yang belum booster," terangnya.
Khusus vaksinasi booster, Khofifah menyarankan agar masyarakat bisa lebih pro-aktif mendatangi fasilitas layanan kesehatan (Fasyankes) terdekat untuk mendaftar.
"Asalkan sudah lebih dari tiga bulan dari Vaksin kedua, masyarakat bisa mendaftar vaksin booster," tegasnya.
Terkait isu kelangkaan pangan global, Khofifah mengatakan bahwa perubahan
iklim, bencana alam, menurunnya kualitas lingkungan, pandemi covid-19 dan juga ketegangan yang terjadi di Eropa Timur menjadi ancaman bagi rantai pasokan makanan saat ini.
Pemprov Jatim sendiri, kata dia, terus berupaya meningkatkan produksi beras guna mewujudkan swasembada pangan. Adapun produksi beras di Jatim secara tahun ke tahun, tercatat pada 2020 produksi padi mencapai 9,94 juta ton GKG yang mampu menghasilkan beras sebanyak 5,74 juta ton.
Sedangkan produksi padi pada 2021 tercatat 9,79 juta ton. Dari jumlah produksi padi itu, Jatim menghasilkan produksi beras sebanyak 5,65 juta ton. Dua tahun berturut-turut tahun 2020 dan 2021 produksi beras di Jatim tertinggi secara nasional.
"Jawa Timur siap menyokong kebutuhan pangan nasional. Surplus beras Jatim bisa menutupi kebutuhan beras provinsi lain, sehingga Indonesia tidak membutuhkan impor beras. Tetapi kita punya PR seperti ketersediaan kedelai, kebutuhan gandum untuk roti dan mie instan yang harus di impor," ujarnya.
"Jawa Timur juga menjadi penopang populasi sapi tertinggi secara nasional. Populasi sapi perah dan sapi potong Jatim terbesar di Indonesia. Yakni masing-masing posisi tahun 2020 295.100 ekor sapi perah dan 4,8 juta ekor sapi potong. InsyaAllah, Jatim siap berkontribusi mencapai swasembada daging," tambahnya.
Menyoal kelangkaan komoditas minyak goreng di pasaran, Khofifah mengatakan bahwa Pemprov Jatim bersama Pemkab/Pemkot secara rutin menggelar operasi pasar murah dengan memberikan subsidi sebesar antara Rp 500 - 1.500/liter. Terhitung sejak 4 Maret 2022 lalu Pemprov Jatim bersama Kemendag dan RNI serta APPMGI telah menggelontorkan sebanyak 3,8 juta liter minyak goreng kemasan.
Sementara itu, dalam hal pengelolaan APBD, Khofifah menegaskan bahwa APBD Jawa Timur sepenuhnya dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui optimalisasi belanja infrastruktur serta subsidi bunga untuk usaha mikro dan ultra mikro.
"Realisasi APBD terus kami kebut agar dapat memberikan stimulus perekonomian bagi masyarakat. Terutama penggunaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk belanja-belanja strategis, seperti peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, dan kualitas pelayanan publik," pungkasnya.
Tampak hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.(red)
