Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Gresik menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) tahap II tahun 2022 yang dilaksanakan antara bulan Maret-April dengan materi :
1. Perda Kabupaten Gresik No. 1 tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
2. Perda Kabupaten Gresik No. 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
Wakil Bendahara DPC PPP Gresik yang juga anggota fraksi amanat pembangunan DPRD Kabupaten Gresik Hj. Lilik Hidayati menggelar Sosperda II Minggu (27/3/2022) di kediamannya desa Kawisanyar Kebomas. Dalam kesempatan tersebut Lilik Hidayati menyampaikan peran pemerintah dalan perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
"Peran pemerintah bisa memberikan subsidi kepada para nelayan, tidak itu saja, ketika nelayan itu sakit, pemerintah pun harus bisa memberi biaya pengobatan," ujarnya.
Selain itu, menurut Lilik Hidayati pemerintah harus mampu meningkatkan kemampuan kapasitas dan penguatan kelembagaan nelayan dalam menjalankan usaha yang mandiri, maju, modern dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan.
Sedangkan terkait dengan perda ketertiban sosial, Lilik Hidayati berharap pemerintah berperan aktif dalam upaya terciptanya ketertiban sosial. Anggota DPRD Gresik yang terkenal ramah itu mencontohkan parkir yang semrawut di wisata religi Sunan Giri yang menggunakan jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan.
"Saya langsung berkordinasi dengan OPD terkait, untuk bisa mengurai kemacetan itu, sehingga ketertiban sosial bisa terwujud," jelasnya.
Hanya saja Lilik Hidayati menyayangkan, karena dalam hal penertiban semacam itu, tidak bisa berkelanjutan, sehingga kesannya ditertibkan saat ada laporan saja.
"Menjelang Ramadhan, yang ziarah membludak, kita lapori, hari ini ada penertiban, besoknya tidak ada lagi," pungkasnya kesal. (Mad)
