Staf Khusus Wakil Presiden (Stafsus Wapres) RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim bersama Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Guntur Subagya, Setwapres Rahma Deni, Asisten Deputi Setwapres Ahmad Luthfi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik, pada Kamis (10/03/22).
Kunjungan kerja Stafsus Wapres beserta Asisten tersebut diterima langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani didampingi Wakil Bupati Aminatun Habibah beserta Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman.
Audiensi tersebut juga turut dihadiri Kepala Bappeda Gresik Munir, Kepala DPM PTSP Gresik Reza Pahlevi, Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Dian Palupi Crisdiani, Komisaris Gresik Migas Ahmad Nadhir, Tim ahli konsultan perencanaan kawasan industri halal (KIH) Gresik Basanto Yudoyoko dan Wahana.
Dalam pertemuan yang berlangsung 60 menit tersebut Staf Khusus Wapres RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim beserta rombongan di Kota Wali adalah dalam rangka membahas percepatan pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) yang saat ini menjadi harapan pemerintah daerah.
Staf khusus Wakil Presiden RI, Lukmanul Hakim mengungkapkan bahwa kunjungannya ini merupakan arahan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin untuk mengawal rencana Pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) di Kabupaten Gresik yang merupakan proyek strategis nasional yang harus segera diwujudkan.
Menurutnya di Indonesia saat ini masih belum ada standar Shelterhouse pemotongan daging sapi yang berstandar Internasional nantinya untuk ekspor, ada di beberapa wilayah namun kapasitas dan kriteria belum memenuhi syarat standar ekspor.
Jawa Timur merupakan salah satu penyuplai stok daging sapi terbesar dimana dapat mencukupi ketersedian kebutuhan daging sekitar 60 persen, Jika Kawasan Industri Halal (KIH) di Kabupaten Gresik itu diwujudkan maka Jawa Timur Akan maju dan meningkat dari segi Ekonomi," ujarnya.
Sebelumnya Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani mengungkapkan terima kasih dan Apresiasi luar biasa atas kedatangan tamu dari lingkup istana Wakil Presiden RI di Kabupaten Gresik tersebut.
Sebagaimana diharapakan kunjungan Stafsus Wapres RI di Gresik dapat menjadi jembatan atau mediasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat,"ungkapnya.
Gus Yani menyampaikan, saat ini Pemkab Gresik sedang giat-giatnya dan serius melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi tentunya pemerintah daerah sendiri tidak bisa lepas dari peran dan dukungan pemerintah pusat.
Pembangunan KIH di lahan seluas 204 hektare di wilayah Manyar, Bungah dan Sidayu kriteria kawasan Industri merupakan kawasan industri yang seluruh/sebagian kaveling industrinya dialokasikan untuk perusahaan industri yang menghasilkan produk halal serta Sarana prasarana dalam satu hamparan._
Lebih jauh, Gus Yani menjelaskan selain KEK pembentukan KIH yang lebih ke Utara tersebut dinilai pas dengan kawasan Agropolitan dan Minapolitan yang mendukung baik dari produk makanan maupun minuman yang dihasilkan dari tiga Kecamatan Sidayu, Ujung Pangkah dan Panceng,"ujarnya.
Tidak hanya itu, Bupati Gus Yani menegaskan pada momentum HUT Pemkab ke 48 dan Hari Jadi Kota Gresik ke 535 Pemerintah Kabupaten Gresik terus mendorong Pemulihan Ekonomi melalui program Gresik Kabupaten lengkap dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan penandatanganan MoU dengan Danone-Aqua dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Gresik,"terangnya.
Program Gresik Kabupaten lengkap tahun 2022 merupakan kado spesial untuk masyarakat Gresik yang Murni manfaatnya untuk kemaslahatan warga masyarakat di Kabupaten Gresik,"pungkasnya.
Sementara itu Wakil Bupati Aminatun Habibah menambahkan kedatangan Staf khusus Wakil Presiden RI beserta rombongan merupakan bentuk perhatian Wakil Presiden terhadap perkembangan pembangunan di Kabupaten Gresik.
Wabup Aminatun Habibah menuturkan kedatangan Stafsus Wapres menjadi jembatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat akan hambatan apa yang menjadi kekurangan termasuk perda RTRW,"terangnya.
Untuk itu, Wabup berharap Proses segera terintegrasi dari hulu hingga hilir legalisasi Perda RTRW Kabupaten Gresik tahun 2022-2042 mendahului RTRW Provinsi untuk disampaikan pemerintah pusat agar pembangunan untuk kemaslahatan masyarakat segera dapat dilaksanakan,"pungkasnya.(WLO)
