Presiden RI, Joko Widodo, menegaskan Pemilu akan digelar 14 Februari dan Pilkada pada November 2024.
Presiden juga menjelaskan tahapan pemilu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, karena dalam ketentuan undang-undang 20 bulan sebelum pemungutan suara sudah mulai dipersiapkan.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengantar dalam Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Minggu (10/4/2022) yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden.
Presiden meminta seluruh jajarannya di Kementerian dan Lembaga serta pelaksana Pemilu yakni KPU dan Bawaslu RI semakin memasifkan sosialisasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Selain itu, Presiden juga menyampaikan, bahwa tanggal 12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan diantik dan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak di 2024.
"Oleh sebab itu, kita nanti perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang, ini kita belum pernah punya pengalaman serentak, betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang," ujar Presiden Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah Menteri dan pimpinan lembaga.
Presiden Joko Widodo juga meminta agar segera dikejar terkait penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024.
"Saya minta Pak Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR RI dan juga KPU sehingga perencanaan programnya ini bisa didetailkan lebih detail lagi, dan sehingga regulasi yang ada, yang disusun ini, tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan," tegasnya.
Terkait alokasi dana, baik dari APBN maupun APBD dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024, Presiden meminta agar dipersiapkan.
"Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp110,4 triliun, KPU dan Bawaslu; KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslu-nya Rp33,8 triliun. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap," terangnya.
Terkait menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur, bupati, dan wali kota yang akan berakhir masa jabatannya, presiden meminta agar juga dipersiapkan karena setidaknya terdapat jabatan 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota yang harus diisi.
"Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat, dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang. Agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik," tuturnya.
Sebagai informasi, menteri dan lembaga yang hadir pada pertemuan ini, antara lain Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, dan para pejabat lainnya.(kj/red)
