Rapat kerja daerah (Rakerda) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) di hotel Bumi Surabaya, Selasa (26/7/2022), dibuka oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Pada kesempatan tersebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta untuk mengidentifikasi catatan yang disampaikan Ketua DPD HIMPERRA Jatim. Yakni titik-titik yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.
Ia juga menegaskan bahwa sangat banyak hal yang kita inventarisir dan bersurat kepada institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan deregulasi terhadap regulasi yang ada. kalau itu menjadi kewenangan pusat dan kemudian Pemprov Jatim dalam hal ini Gubernur harus bersurat resmi atas keputusan Rakerda HIMPERRA Jatim, saya akan suka cita melanjutkan apa yang diharapkan HIMPERRA JATIM,”katanya.
“Kebutuhan papan adalah kebutuhan kesejahteraan masyarakat yang harus dipenuhi, akan tetapi ada proses pada saat perumusan regulasi misalnya seperti proses implementasinya tidak mudah. Untuk itu kami berharap apa yang menjadi problem selama ini mohon diidentifikasi dan kemudian dijadikan rekomendasi,”pungkasnya.
Ketua DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Jawa Timur Supratno menargetkan membangun 12.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau rumah subsidi. Hanya saja menurutnya, harga yang dipatok oleh pemerintah ini terkendala dengan naiknya harga bahan-bahan bangunan.
“Yang perlu saya sampaikan, membangun rumah subsidi itu lebih mahal daripada membangun rumah komersial. Rumah subsidi itu, oleh pemerintah harganya hingga tahun ini yakni Rp 150.500.000 uang mukanya 1 persen. Sedangkan sejak 2 bulan yang lalu, harga besi sudah naik 100 persen. Oleh karena itu perjuangan membangun rumah subsidi ini motivasinya adalah ibadah,” ujarnya usai rakerda.
Supratno mengatakan pihaknya sudah mengajukan usulan kepada Menteri Perumahan dengan harga Rp162 juta. Akan tetapi, lanjut Supratno, karena rumah subsidi ini ada kekhususan yaitu dibebaskan dari PPN dan dan PPh-nya hanya 1 persen bergantung pada Menteri Keuangan.
“Jadi walaupun usulan Rp162 juta tapi kalau Peraturan Menteri Keuangan yang belum turun, maka tetap pada harga yang lama. Kalau ditanya bagaimana pengaruhnya kalau harga-harga material bangunan sudah naik tapi harga rumah masih tetap tentu kita akan mempengaruhi kuantitas yang bisa kita bangun. Kalau kuantitasnya tetap mungkin speknya yang berkurang atau kualitasnya berkurang,” jelasnya.
Lebih lanjut Supratno menambahkan anggota HIMPERRA Jatim juga sudah membangun pada lahan fasum untuk lapak-lapak UMKM. Ia berharap kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mengimbau kepada Bupati/Wali Kota agar memberikan kemudahan dalam perizinan pembangunan perumahan.
“Kami memberikan apresiasi kepada empat daerah yakni Kabupaten Bangkalan, Situbondo, Gresik dan Madiun atas memberikan pelayanan percepatan perizinan dalam pembangunan perumahan. Mudah-mudahan ini bisa mempengaruhi daerah yang lain untuk bisa memberikan percepatan perizinan pembangunan perumahan yang mudah dan murah sehingga ekonomi Jatim cepat tergerak,” katanya.
Menurutnya ketika pembangunan rumah ini dilakukan maka ada 200 lebih industri ikutan seperti semen hingga paku akan menggerakkan potensi ekonomi. Akan tetapi jika perizinan dipersulit maka akan terjadi pembangunan yang stagnan.
“Kalau sektor riil pembangunan perumahan digerakkan, pemulihan ekonomi Jatim akan lebih cepat. Selain itu kalau pemerintah kabupaten/kota bisa bersinergi dengan Pemprov Jatim terkait perizinan, kami (HIMPERRA Jatim) yakin bisa memberikan zakat 10 rumah subsidi gratis setiap tahunnya,”pungkasnya. (kj)
