“Dewan media sosial ini badan yang independen sebetulnya dan didirikan oleh para stakeholders. Di situ termasuk pemerintah, platform, masyarakat sipil. Lalu kemudian industri juga ada di situ,” kata Nezar di Jakarta, Jumat (31/5/2024).
Mereka akan membentuk rekomendasi di media sosial. Termasuk merumuskan cara mengatur lalu lintas informasi di platform. Dengan begitu, konten di media sosial diharapkan patuh pada standar etik yang sudah ada sebelumnya.
Namun, kewenangan dewan media sosial tak akan sampai memblokir platform.
“Jadi lebih kepada rekomendasi-rekomendasi etik terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penyebaran informasi,” ungkapnya.
Dia juga mengatakan dewan medsos berbeda dengan dewan pers. Dewan media sosial akan jadi forum untuk membantu literasi digital.
Selain itu juga bertugas menjamin media sosial bisa terbebas dari konten yang mengandung misinformasi dan disinformasi.
“Menjaga yang namanya information integrity untuk menjamin pemakaian media sosial semakin terbebas dari misinformasi dan disinformasi,” jelasnya.
Nezar tak menjawab kapan dewan akan terbentuk. Pihaknya terus berbicara dengan stakeholder terkait dan UNESCO untuk melihat pembentukan dewan yang terbaik.
“Kalau ini kan kita usulkan. Kita bicara dengan stakeholder. Kita juga berkonsultasi dengan UNESCO untuk melihat best practices di beberapa negara seperti apa. Nanti kalo stakeholder bilang kita butuh segera membentuk dewan media sosial, pemerintah akan memfasilitasi ya,” pungkas Nezar.(slt/nov)
