Sebagai salah satu organisasi sosial masyarakat yang merupakan wadah perjuangan untuk membina masyarakat dan para pemuda-pemudi karang taruna serta membantu dan bersinergi dengan pemerintah, sehingga BARISAN REPUBLIK (BR) dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih baik. Di Jawa Timur, terkhusus di wilayah DPD Bojonegoro kegiatan sosialisasi dan verifikasi para penerima manfaat yang berasal dari masyarakat lintas bidang usaha telah usai dilakukan. Mereka berasal dari lintas bidang usaha, mulai dari pertanian baik dari lahan hak milik maupun penggarap lahan hutan, UMKM, peternakan, perikanan, perkebunan dan lain sebagainya, dengan akumulasi jumlah anggota penerima manfaat terbesar di Indonesia untuk tingkat DPD di internal Barisan Republik.
“Alhamdulillah semua tahapan dalam usaha pencairan sudah selesai kami lakukan, termasuk hari ini pembentukan dan pemilihan ketua satuan Brigade Barisan Republik telah selesai dilakukan”. Ujar ketua DPW Jawa Timur R.H Ahmad Ali Asyhari SH. MM, Sabtu (29/06/2024).
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media ini, pembentukan Brigade Barisan Republik merupakan sebuah keharusan dengan tugas pokok untuk mengawal, mendampingi dan menjaga kelancaran pelaksanaan program organisasi bersama dengan Badan Pengelola Hasil Usaha (BPHU).
Dalam acara tersebut, Yusuf Eka R. secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Satuan Brigade Barisan Republik (BBR) Jawa Timur dengan memperoleh 38 suara dari total 45 orang yang tertera dalam daftar hadir. Di internal BR Jatim, Yusuf Eka R. bukanlah orang baru dan merupakan salah satu anggota BBR lama yang telah dibekukan, sehingga tidak perlu dipertanyakan mengenai loyalitas dan kapabilitasnya.
“semua orang punya potensi tidak terkecuali saudara Yusuf Eka R., mengenai lain-lain dapat kita bina dan kita tingkatkan dengan pendidikan dan latihan (diklat), terutama untuk mental dan kedisiplinan”. Ungkap ketua DPW Jatim.
Terpisah, mengenai pemberitaan yang baru-baru ini beredar mengenai permasalahan yang terjadi di internal DPW Jawa Timur, Heriyanto selaku Kabid Industri tidak menampik hal tersebut. Menurutnya, semua organisasi kemasyarakatan pasti punya keterbatasan dan kekurangan bahkan permasalahannya sendiri tidak terkecuali Barisan Republik. Semua orang di Republik ini mempunyai hak untuk bersuara, berkumpul dan berserikat, namun yang kerap terjadi justru kebablasan tanpa mempertimbangkan porsi dan proporsi sehingga menjadi kurang tepat.
“selama ini kami fokus untuk pemutakhiran data dan prasyarat para penerima manfaat sesuai dengan mandat, semua yang terjadi akan kami jadikan bahan evaluasi dan perbaikan jalannya roda organisasi dan pada intinya kami menghargai perbedaan pendapat, karena ini menunjukkan dinamika berorganisasi, “ujarnya di sela-sela acara pemilihan Kasat Brigade, Sabtu (29/06/2024).
“bagi kami sudah cukup untuk wait and see, kami sudah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan tim hukum, kedepan semua tindakan dan fitnah yang merugikan Barisan Republik akan kami lihat dengan kacamata hukum, ini kesepakatan bersama demi memperlancar progres dan proses” imbuhnya.
Terkait klarifikasi Sekjen DPP BR seperti yang termuat di salah satu media online, R.H. Ahmad Ali Asyhari SH.MM enggan berkomentar banyak. Menurutnya hal itu merupakan hak semua anggota BR untuk bersuara dan itu merupakan ranah Dewan Pimpinan Pusat.
Menurut Atok Mardianto (AM) alias Surya dan beberapa orang yang (katanya) rapat telah diberhentikan tidak dengan hormat dan bukan lagi anggota BR Jatim, sehingga semua yang disuarakan bukan lagi mewakili BR Jatim serta tidak ada lagi penyebutan struktural BR seperti yang ada di screenshot dan diunggah status WhatsApp. Terlebih semua statemen yang kerap terlontar kerap menimbulkan citra buruk bagi organisasi terutama di wilayah kerja DPW Jatim terutama para penerima manfaat yang awam.
“sangat menyayangkan pertemuan (rapat) tersebut, mengingat efek status WA itu cukup serius bagi kami di Jatim. Kami yakin DPP, Mahkamah dan semua yang berwenang dapat menyikapinya dengan bijak”. Pungkasnya dengan optimis.(k-hrb)
